Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai pada tahun 2019 dengan melibatkan semua perangkat daerah selaku produsen dan walidata pendukung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul selaku Pembina data statistik, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang selaku Pembina data geospasial, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator Forum Satu Data Indonesia yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Nomor 267 Tahun 2020 Tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.rnrnrnSumber gambar: https://www.instagram.com/data.go.id/.

Pada akhir tahun 2020 oleh Sekretariat SDI Bappenas Desa Panggungharjo Kapanewon Sewon menjadi percontohan tata kelola dan integrasi data dari level desa hingga nasional. Sumber gambar: https://www.instagram.com/data.go.id/.

Tahapan pengumpulan data pada tahun 2021 telah dimulai pada bulan Januari 2021, diawali dengan pengumpulan data untuk Daerah Dalam Angka (DDA) Tahun 2021 yang dapat di download disini (masukkan link ini:rnhttps://bantulkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/eab58a614ceaf9cc8b56a317/kabupaten-bantul-dalam-angka-2021.html.rnSumber gambar: https://www.instagram.com/data.go.id/.

Tahapan perencanaan data pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 melalui pembahasan di Forum Satu Data Indonesia yang dikoordinasikan oleh Bappeda selaku koordinator Forum SDI Kab BantulrnrnSumber gambar: https://www.instagram.com/data.go.id/.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dimulai dari penetapan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Sumber gambar: https://www.instagram.com/data.go.id/.

Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019, salah satu penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertugas menghasilkan data disebut Produsen Data. Setiap instansi memiliki unit kerja yang menghasilkan data, dan unit kerja tersebut merupakan Produsen Data dalam penyelenggaraan SDI. rnProdusen Data memiliki peran penting pada tahap pengumpulan data, selanjutnya data yang dihasilkan oleh Produsen Data disampaikan kepada walidata untuk diperiksa sesuai prinsip SDI. Sumber gambar: https://www.instagram.com/data.go.id/.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul..

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. IPM indeks komposit yang disusun dari 4 indikator yang menggambarkan 3 dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Indikator Umur Harapan Hidup saat lahir mewakili dimensi kesehatan, indikator Rata-rata Lama Sekolah dan indikator Harapan Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan/pendidikan, dan indikator pengeluaran perkapita mewakili dimensi standar hidup layak penduduk. Keberhasilan pembangunan dari ketiga dimensi tersebut secara seimbang akan berpengaruh pada tingginya nilai IPM. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik..

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut..

Kabupaten Bantul memperoleh dua penghargaan dalam penganugerahan Bhumandala Award 2020 yaitu Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori geoportal terbaik kabupaten. Penghargaan diterima oleh Pjs Bupati Bantul, Budi Wibowo, S.H., M.H di Hotel Borobudur Jakarta, 27 November 2020. Diadakan sejak tahun 2014, Bhumandala menjadi model pembinaan simpul jaringan secara nasional, sebagai alat dalam melaksanakan monitoring dan pembinaan rutin dua tahunan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial kepada seluruh simpul jaringan informasi geospasial kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah..